Ditetapkan tanggal                                                   Disyahkan tanggal

14 November 2014                                                 17 November 2014     

Oleh:                                                                         Oleh :

Bambang Santoso, ST, M.Sc                                   Ir. Bahtiar, MT             

Ketua Komite Skema                                                Direktur LSP

Nomor Dokumen         : SS.01.QS.003.2014

Nomor Salinan            : 01

Status Distribusi          :

√       Terkendali

                                       Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

1.1.         Memenuhi amanat UU No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam pasal 8 bahwa setiap kegiatan jasa konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas konstruksi hurus memeiliki sertifikat kompetensi.

1.2.         Memenuhi amanat UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 bahwa Perguruan Tinggi berhak memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusannya yang lulus uji kompetensi

1.3.      Kebutuhan terhadap teknisi Quantity Surveyor bidang konstruksi yang terus meningkat, perlu diselaraskan dengan membangun sistem penjaminan kualitas kinerja teknisi.

1.4.      Tuntutan untuk peningkatan kualitas teknisi Quantity Surveyor bidang konstruksi yang semakin berkembang, memerlukan pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi teknisi Quantity Surveyor.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1.      Ruang lingkup : Konstruksi

2.2.      Lingkup penggunaannya : untuk sertifikasi tenaga kerja Jabatan Quantity Surveyor

3. TUJUAN SERTIFIKASI

3.1.     Memastikan kompetensi kerja untuk para tenaga kerja yang berprofesi sebagai Quantity Surveyor.

3.2.     Memelihara kompetensi sumber daya manusia bidang Bidang Kontruksi Sub Bidang Transportasi sebagai Quantity Surveyor.

3.3.     Sebagai acuan dalam pelaskanaan asesmen oleh LSP dan Asesor

4. ACUAN NORMATIF

4.1.      Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

4.2.      Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.3.      Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

4.4.      Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.70A/Men./2003, tentang : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

4.5.      Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:KEP. 06/ MEN / I / 2011, tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi untuk Jabatan Kerja Quantity Surveyor Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

4.6.      Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 210 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

4.7.      Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 301 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1.      Jenis Kemasan : KKNI /OKUPASI NASIONAL /KLASTER

5.2.      Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

         Quantity Surveyor

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1     Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda Jurusan Teknik Sipil Program Studi Teknik Sipil yang telah melaksanakan perkuliah sampai semester 5 (lima)

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1.      Hak Pemohon

7.1.1.    Mendapatkan kartu tanda peserta

7.1.2.    Mendapatkan Informasi tentang Skema Sertifikasi

7.1.3.    Mendapatkan Sertifikat Kompeten bagi yang dinyatakan kompeten

7.2.      Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1.  Mempersiapkan bukti-bukti nilai dan pengalaman berkaitan dengan Skema

7.2.2.   Membayar biaya uji kompetensi

7.2.3.   Mengikuti kegiatan konsultasi pra asesmen

7.2.4.   Mentaati Peraturan yang dikeluarkan oleh LSP

8. BIAYA SERTIFIKASI

8.1.      Biaya Sertifikasi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1.      Persyaratan Pendaftaran

9.1.1.     Pemohon memahami proses Asesmen untuk skema ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

9.1.2.     Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) dan formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti berupa :

• Copy Kartu Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda
• Copy Bukti Pembayaran
• Copy Bukti telah lulus mata kuliah sebagai persyaratan
• Pas foto berwarna terbaru 3 x 4 cm (2 lbr)

9.1.3.     Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan

9.1.4.     Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.2.       Proses Asesmen

9.2.1.      Proses sertifikasi dilakasanakan pada TUK Teknik Sipil yang telah Diverifikasi oleh LSP POLNES dan ditetapkan melalui keputusan DIREKTUR POLNES

9.2.2.      Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan sema sertifikasi Quantity Surveyor Technician telah dilakukan secara objektif dan sistemtis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi

9.2.3.      Tolak ukur (benchmark) yang relavan untuk Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment Tools) atau perangkat asesmen yang dipilih dan diinterprestasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan

9.2.4.      Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Quantity Surveyor Technician dijelaskan, dibahas dan di klarifikasi dengan peserta sertifikasi

9.2.5.      Prisip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas

9.2.6.      Bukti yang dikumpulkan pada asesmen mandiri (APL 02) diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti

9.2.7.      Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

.

9.3.      Proses Uji Kompetensi

9.3.1.    Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara Praktek, Tertulis dan Lisan dengan handal dan objektif, serta berdasarkan pada skema sertifikasi.

9.3.2.    Peralatan teknis yang digunakan dalam proses penujian Quantity Surveyor Technician diverifikasi atau di kalibrasi secara tepat

9.3.3.    Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas

9.3.4.    Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, uji tulis dan uji lisan diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti

9.3.5.    Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

9.4.      Keputusan Sertifikasi

9.4.1.      Rekomendasi hasil uji kompetensi dari Tim Asesor Kompetensi disampaikan kepada LSP POLNES, untuk selanjutnya dibahas oleh Komite Teknik LSP POLNES.

9.4.2.      Keputusan Sertifikasi ditetapkan oleh Komite Teknik LSP melalui mekanisme Rapat Pleno Komite Teknik LSP POLNES. Personel yang terlibat didalam penetapan keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan uji atau pelatihan calon.

9.4.3.      Hasil Keputusan Komite Teknik dituangkan dalam Berita Acara selanjut disampaikan ke Direktur LSP untuk dapat ditetapkan .

9.4.4.      Keputusan Sertifikasi bersifat mutlak, ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut dapat dilakukan melalui Proses Banding.

9.4.5.      Keputusan Sertifikasi akan dituangkan dalam bentuk sertifikat kompetensi atau dituliskan pada log kompetensi mahasiswa.

9.4.6.      Masa berlaku sertifikat adalah 3 tahun terhitung sejak sertifikat diterbitkan

9.5.      Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1.        Pelanggaran terhadap kode etik pemegang sertifikat

9.5.2.        LSP POLNES menetapkan masa pembekuan dan selama pembekuan LSP POLNES dapat mencabut sertifikat jika pemegang sertifikat tidak mampu memenuhi persyaratan lagi.

9.5.3.        Jika sertifikat akan dibekukan, maka LSP POLNES akan memberitahukan dan memberikan alasan pembekuan sertifikat

9.5.4.        Jika pemegang sertifikat mengalami kecelakaan kerja yang berdampak pada pengurangan kinerja perusahaan, maka sertifikat akan dicabut

9.5.5.        Apabila sampai dengan batas waktu pembekuan sertifikat, pemegang sertifikat belum memenuhi rekomendasi perbaikan, maka sertifikat akan dicabut

9.6.      Proses Sertifikasi Ulang

9.6.1.      Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi yang dimilikinya minimal 2 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.

9.6.2.      Persyaratan permohonan sertifikasi ulang untuk perpanjangan masa berlaku sertifikat sebagai berikut :

• Mengajukan permohonan sertifikasi ulang dengan melampirkan dokumen portofolio yang bisa membuktikan masih aktif di Unit Kompetensi yang dimiliki minimal dalam 1 tahun terakhir.
• Mengikuti asesmen penuh jika terjadi perubahan skema sertifikasi komptensi.
• Membayar biaya perpanjangan sertifikat.
• Uji kompetensi sertifikasi ulang untuk perpanjangan sertifikat dilakukan dengan metoda analisa/uji validasi rekaman surveilen dan analisa portofolio.

9.7.      Penggunaan Sertifikat

9.7.1.     Pengguna sertifikat kompetensi harus mematuhi semua persyaratan dari LSP POLNES

9.7.2.     Melaksanakan keprofesian sesuai dengan bidang kompetensinya dengan tetap menjaga kode etik profesi.

9.7.3.     Memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Skema Sertifikasi Profesi LSP POLNES

9.7.4.     Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP POLNES secara khusus maupun profesi kompetensi yang dimiliki.

9.7.5.     Memelihara dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat kompetensinya.

9.7.6.     Apabila pemegang sertifikat dinilai melanggar ketentuan penggunaan sertifikat atau merugikan LSP POLNES, maka LSP POLNES dapat melakukan penarikan/pencabutan sertifikat; sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan LSP POLNES.

9.7.7.     Mengikuti program surveilen yang ditetapkan LSP POLNES minimal satu tahun sekali.

9.7.8.     Melaporkan rekaman laporan hasil pekerjaan setiap 6 (enam) bulan sekali.

9.8.      Banding

9.8.1.      Peserta Uji Kompetensi dapat mengajukan banding terhadap hasil asesmen jika mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari asesor. Perlakuan tidak adil tersebut meliputi diskriminasi, mempersulit dalam pembuktian asesmen dan konflik kepentingan

9.8.2.      Prosedur pengajukan banding atas keputusan hasil asesmen adalah sebagai berikut:

• Berilah komentar perlakuan tidak adil di dalam formulir umpan balik. Jika Peserta Uji Kompetensi tidak dapat memberikan komentar maka Peserta Uji Kompetensi tidak diwajibkan menanda tangani persetujuan hasil asesmen tersebut.
• Mengajukan surat permohonan banding kepada Manager sertifikasi LSP-POLNES
• Manager Sertifikasi akan menjawab surat pengajuan banding setelah mengadakan pengkajian terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh peserta uji kompetensi.
• Jika terbukti ditemukan perlakuan tidak adil, maka peserta uji kompetensi akan diberi kesempatan melakukan asesmen ulang untuk membuktikan bahwa peserta uji kompetensi kompeten.